Makalah Tentang Uu Nkri Pelajaran Smp Kelas 9

Sumber bentuk: Covesia.com

Rangkuman Materi PPKn Kelas 9 Ki 2 “Prolog Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Hari 1945”

Assalamu’alaikum Wr.Wb.

Selamat pagi anak-anakku kelas 9! Bagaimana kabarnya hari ini?

Hendaknya kita semua dalam kejadian sehat walafiat.

Alhamdulillah perian ini kita bisa bertemu sekali lagi dalam pelajaran PPKn.

Sebelum kita mulai, marilah kita mengaji doa lebih lagi adv amat sesuai dengan agama dan kepercayaan tiap-tiap. Berdoa dimulai.

Anak-anakku, pada pertemuan mana tahu ini, kita akan mempelajari Bab 2, merupakan tentang
“Pembukaan Undang-Undang Sumber akar Negara Republik Indonesia Tahun 1945”

Kerjakan mengawali pembahasan materi ini, simaklah pembacaaan pustaka “Kata UUD Negara Republik Indonesia 1945” berikut ini dengan baik dan bersusila.

Kemudian simaklah video pembelajaran PPKn Kelas 9 Gerbang 2 “Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945” di bawah ini dengan baik.

A. Makna Alinea Pengenalan Undang-Undang Pangkal Negara Republik Indonesia Periode 1945


1. Alinea Pertama

Alinea pertama Alas kata UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, menjelaskan pernyataan kemerdekaan laksana peruntungan lakukan semua bangsa di dunia, karena kemerdekaan merupakan properti asasi sebuah bangsa yang bersifat universal. Alinea ini memuat dalil adil, yaitu bahwa penjajahan itu enggak sesuai dengan perikemanusian dan perikeadilan. Gugus kalimat pertama, juga mengandung dalil subjektif, yaitu aspirasi bangsa Indonesia cak bagi melepaskan diri bermula kolonialisme.


2. Alinea kedua

Paragraf kedua menunjukkan kecermatan dan ketajaman penilaian bangsa

Indonesia, bahwa:

  • perjuangan bangsa Indonesia telah mencapai tingkat yang menentukan;
  • momentum yang telah dicapai harus dimanfaatkan kerjakan menyatakan ke-merdekaan;
  • kemerdekaan harus diisi dengan mewujudkan negara Indonesia yang merdeka, beraduk, berdaulat, independen, dan makmur.

Alinea kedua ini, menjelaskan bahwa kemerdekaan misal cita-cita nasion ini sudah lalu sampai pron bila nan menentukan pertentangan bangsa Indonesia internal merebut kemerdekaan.

Sebagai bangsa Indonesia, kita harus menyadari bahwa kemerdekaan bukanlah akhir dari perjuangan nasion. Kemerdekaaan nan diraih, harus subur mengantarkan rakyat Indonesia menuju cita-cita kebangsaan, yaitu negara yang merdeka, bercampur, berdaulat, netral, dan makmur. Negara yang ”merdeka”, berguna negara yang terbebas bersumber kolonialisme bangsa lain. ”Beraduk” menghendaki nasion Indonesia bersatu dalam negara kesatuan, bukan rancangan negara lain. Bukan nasion yang terpisah-pisah secara geografis alias sosial.

”Berdaulat”, mengandung makna bahwa sebagai negara, Indonesia sederajat dengan negara tak, yang netral menentukan arah dan kebijakan nasion, tanpa intrusi negara tak. ”Adil”, menjelaskan bahwa negara Indonesia menegakkan kesamarataan bagi warga negaranya. Keadilan bermakna adanya keseimbangan antara hoki dan kewajiban warga negara. Afiliasi antara negara dengan warga negara, serta penghuni negara dengan penghuni negara, dilandasi oleh prinsip keadilan. Negara Indonesia hendak mewujudkan keadilan n domestik bermacam ragam kehidupan secara strategi, ekonomi, sosial budaya, dan pertahanan keamanan.

Makna ”mewah” menghendaki negara membentuk kemakmuran dan kesejahteraan bagi warga negaranya. Kemakmuran tidak doang secara materil, doang kembali mencengap kemakmuran secara spiritual, alias kebahagiaan kerohanian.


3. Alinea Ketiga

Alinea ketiga mengklarifikasi bahwa otonomi yang dicapai oleh nasion Indonesia yakni karunia dan hadiah Tuhan Yang Mahakuasa. Hal ini yaitu lecut spiritual perwujudan sikap dan keyakinan bangsa Indonesia terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Melalui gugus kalimat ketiga ini, bangsa Indonesia menyadari bahwa tanpa hidayah Tuhan Nan Jabar, maka nasion Indonesia tidak akan merdeka. Kemerdekaaan nan dicapai tidak saja hasil jerih erak persabungan nasion Indonesia, sekadar atas kuasa Yang mahakuasa Yang Maha Esa. Alinea ketiga mempertegas pengakuan dan ajudan bangsa Indonesia terhadap Tuhan Yang Maha Esa.


4. Gugus kalimat Keempat

Alinea keempat Pembukaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945 memuat mandu-kaidah negara Indonesia, yaitu:

  • pamrih negara yang akan diwujudkan makanya pemerintah negara;
  • ketentuan diadakannya Undang-Undang Dasar;
  • bentuk negara, yakni bagan republik yang berkedaulatan rakyat; dan
  • dasar negara, yaitu Pancasila.

Negara Indonesia yang dibentuk, memiliki tujuan negara yang hendak diwujudkan, yaitu melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah pembawaan Indonesia, menyampaikan kesejahteraan umum, mencerdaskan hayat bangsa, serta melaksanakan ketertiban dunia nan berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan kesamarataan sosial. Keempat tujuan negara tersebut, merupakan sisi pertarungan bangsa Indonesia setelah merdeka.

Alinea keempat ini, juga memuat prinsip rancangan negara, yaitu susunan negara Republik Indonesia nan berkedaulatan rakyat. Republik merupakan bentuk pemerintahan yang pemerintahnya dipilih oleh rakyat.

Alinea keempat memuat asal negara Pancasila, adalah
”…Ketuhanan Yang Maha Esa, kemanusiaan yang adil dan beradab, persatuan Indonesia dan kerakyatan yang dipimpin maka itu hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan/ badal, serta dengan mewujudkan suatu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia”.
Kelima sila Pancasila merupakan satu kebulatan utuh, suatu ketunggalan yang tidak terpisahkan.

B. Pokok Pikiran Alas kata Undang-Undang Sumber akar Negara Republik Indonesia Tahun 1945


1. Hakikat Buku-Pokok Manah Introduksi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945


Pusat pikiran pertama
, negara mereservasi sepenuh nasion Indonesia dan seluruh mencurah darah Indonesia dengan berpegang atas persatuan (pokok pikiran persatuan).

Pokok manah ini mengistimewakan bahwa dalam Pembukaan UUD Negara Republik Indonesia Masa 1945, diterima rotasi negara persatuan.


Siasat pikiran kedua
, negara hendak mewujudkan kesamarataan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia (pokok pikiran keseimbangan sosial).

Kancing pikiran ini, menempatkan suatu tujuan alias cita-cita yang ingin dicapai dalam Pembukaan UUD Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta merupakan suatu kausa-finalis (sebab tujuan). Dengan demikian, penyelenggara negara dapat menentukan urut-urutan serta adat yang harus dilaksanakan menurut Undang-Undang Dasar untuk mencapai tujuan memajukan kesejahteraan umum yang berkeadilan. Gerendel perasaan kedua ini, hendak mewujudkan kesamarataan sosial yang didasarkan pada kesadaran bahwa basyar mempunyai hak dan kewajiban dalam spirit masyarakat.


Pokok pikiran ketiga
, negara yang berkedaulatan rakyat, berlandaskan atas demokrasi dan permusyawaratan/kantor cabang (pokok pikiran kedaulatan rakyat).

Resep pikiran ini mengandung konsekuensi logis bahwa sistem negara yang terbentuk dalam Undang-Undang Pangkal, harus berdasarkan atas independensi rakyat dan permusyawaratan/perwakilan.


Pokok pikiran keempat
, negara beralaskan atas Ketuhanan Yang Maha Esa, menurut sumber akar kemanusiaan yang adil dan berbudaya (pokok perhatian ketuhanan).

Pokok pikiran ini mengandung makna bahwa Undang-Undang Dasar harus mengandung isi yang mensyariatkan pemerintah dan kreator negara lainnya cak bagi memelihara fiil pekerti nan luhur.


2. Arti Penting Pokok Pikiran Pengenalan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Semangat Alas kata dan Pasal-pasal UUD Negara Republik Indonesia Periode 1945 pada hakikatnya merupakan suatu rangkaian kesatuan nan tak dapat dipisahkan. Sosi-pokok ingatan Kata Undang-Undang Asal Negara Republik Indonesia Tahun 1945, sekali lagi memiliki kekuatan berguna dalam konteks hukum dasar. Sebagai halnya yang telah kita ketahui, di samping Undang-Undang Dasar, masih terletak hukum pangkal yang enggak termuat yang pula merupakan perigi syariat, yaitu aturan dasar yang timbul dan terpelihara privat praktik penyelenggaraan negara. Sifat pangkal tersebut, yang disebut konvensi atau sifat katatanegaraan sebagai pelengkap dalam Undang-Undang Bawah.

Sikap Riil terhadap Pokok Pikiran dalam Pembukaan Undang-Undang Pangkal Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 memuat aturan sentral yang diperlukan untuk negara dan pemerintah, serta sumber akar falsafah dan pandangan sukma bangsa. Dasar falsafah nasion dan pandangan hidup nasion tersebut telah berakar dan tumbuh berabad-abad lamanya dalam kalbu, melalui album bangsa Indonesia.

Sudah jadi tugas kita bersama, termasuk kalian sebagai pelajar simultan generasi penerus bantahan bangsa, bakal mempertahankan kelestarian anak kunci-pusat pikiran privat Pembukaan Undang-Undang Radiks Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dengan demikian, pokok pikiran Pembukaan UUD Negara Republik Indonesia Hari 1945 enggak belaka sekadar menjadi rangkaian kata-kata luhur minus menjadi pegangan semangat dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.

Mempertahankan pokok-pokok ingatan dalam Pembukaaan Undang-Undang Pangkal Negara Republik Indonesia Tahun 1945, tidak saja dilakukan dengan enggak merubahnya. Namun, yang bukan kalah berguna ialah mewujudkan pokok-pokok pikiran internal Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Setiap kerangka negara, buram masyarakat, dan warga negara, wajib memperjuangkan kancing-kiat ingatan tersebut menjadi kenyataan.

Demikianlah ringkasan materi Pintu 2 tentang “Pembukaan Undang-Undang Pangkal Negara Republik Indonesia Waktu 1945”.

Hendaknya dapat dipahami dengan baik dan diamalkan privat kehidupan sehari-hari.

Wassalamu’alaikum Wr. Wb.

Sumber:
Kuningan Sumartini, Ai dan Sutisna Putra, Asep. 2022. Pendidikan Pancasila dan Nasional. SMP/MTs Kelas IX Edisi Revisi 2022. Jakarta: Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia

Source: https://www.cecepgaos.com/2020/08/ringkasan-materi-ppkn-kelas-9-bab-2.html