Belajar Cepat Pajak Pph 22


SETELAH Beban Yang Terlazim DIKETAHUI MEMPEROLEH NPWP

Berkenaan dengan telah diperolehnya Nomor Pokok Wajib Fiskal ( NPWP ) dan Nomor Stabilitas Pabrikan Kena Pajak ( NPPKP ) tersebut wajib diketahui qada dan qadar – ganjaran nan main-main lakukan dilakukan, adalah :


A.



Bahara SEHUBUNGAN DENGAN Pajak PENGHASILAN ( PPh )

Setiap wulan anda harus melakukan angsuran bulanan, dan harus dibayar selambat-lambatnya terlepas 15 bulan berikutnya setelah musim pajak. Apabila rontok dimaksud hari libur, maka pembayaran dilakukan pada perian kerja berikutnya. Keterlambatan membayar akan dikenakan bunga sebesar 2 % sebulan. Bagian wulan meskipun sahaja 1 waktu dihitung satu bulan penuh.


b.



PPh Pasal 21 ( PPh Tenaga kerja )

Jika perusahaan ia membayar gaji, upah, honorarium, tunjangan dan penyetoran lain dengan nama dan privat bentuk apapun bak imbalan atas jasa kepada sida-sida, maka anda mesti mengamalkan pemotongan pajak atas penghasilan tersebut sebelum diserahkan kepada yang bersangkutan. Fiskal yang telah sira bacok tersebut, harus disetor ke Kas Negara melalui Bank Persepsi atau Maktab Pos setiap rembulan paling lambat sungkap 10 rembulan berikutnya. Apabila tanggal tersebut jatuh pada periode cuti, maka penyetoran dilakukan plong hari kerja berikutnya. Keterlambatan membayar akan dikenakan bunga sebesar 2 %
sebulan. Episode rembulan meskipun belaka 1 periode dihitung satu bulan penuh.

Pajak Penghasilan Pasal 22 ialah pajak yang dipungut oleh :


·



Bendaharawan Pemerintah Buku alias Negeri, Instansi dan Lembaga Pemerintah dan lembaga-lembaga Negara lainnya, berkenaan dengan penyerahan atas penyetoran produk


·



Fisik Propaganda Tertentu, baik Badan Pemerintah maupun Swasta, berkenaan dengan kegiatan dibidang Impor Dagangan maupun kegiatan usaha dibidang lainnya.

Pengutip PPh Pasal 22 perlu menyetorkan PPh Pasal 22 yang dipungutnya ke Kas Negara menerobos Bank Persepsi atau Kantor Pos dengan ketentuan sebagai berikut :


1)



Direktorat Jenderal Bea dan Cukai privat jangka periode satu hari setelah pengambilan pajak


2)



Direktorat Jenderal Kalkulasi, Bendaharawan Pusat / Provinsi, BUMN dan BUMD, pada perian nan begitu juga pelaksanaan pembayaran atas penyetoran produk nan dibiayai berpunca perhitungan belanja negara ataupun prediksi belanja daerah.


3)



Fisik Gerakan nan berputar dibidang industri semen, rokok, daluang, serat dan otomotif yang ditunjuk oleh Kepala Maktab Pelayanan Pajak, selambat lambatnya tanggal 15 bulan takwin berikutnya sehabis tahun pajak bererak atas penjualan produksinya di dalam distrik.


4)



Atas penjualan hasil produksi makanya Pertamina dan Jasmani Kampanye selain Pertamina yang berputar dibidang bahan bakar minyak jenis premix dan gas, dan atas penyerahan gula pasar dan bubuk terigu oleh Jasmani Urusan Logistik ( Bulog ), disetor makanya penyalur dan/ atau perwakilan sebelum Surat Perintah Pengeluaran Komoditas Komoditas ( Delivery Order ) ditebus.

PPh Pasal 23 ialah pajak nan dipotong atas penghasilan yang dikabulkan atau diperoleh wajib fiskal Privat Negeri dan Bentuk Usaha Tetap ( BUT ) yang berasal pecah modal, penyerahan jasa, atau manajemen kegiatan selain yang sudah lalu dipotong PPh Pasal 21, nan dibayarkan atau terutang oleh Bodi Pemerintah atau subyek Pajak Kerumahtanggaan Kawasan, pembuat kegiatan, BUT, atau perwakilan perusahaan luar wilayah lainnya, PPh Pasal 23 harus disetorkan oleh Pemotong Pajak selambat-lambatnya tanggal 10 bulan berikutnya sesudah bulan saat terutangnya pajak.


e.



PPh Pasal 4 (2) Final

PPh Pasal 4 (2) Final merupakan pajak yang dipotong atas penghasilan yang dikabulkan atau diperoleh wajib pajak dengan label dan internal bentuk apapun pun yang berkaitan dengan sewa petak dan atau konstruksi termasuk biaya perawatan, biaya pemeliharaan, biaya keamanan, biaya fasilitas lainnya dan Service Charge baik perjanjiannya dibuat secara terpisah maupun yang disatukan.

Apabila beliau sudah mengupah angsuran PPh, anda harus melaporkan penyerahan tersebut ke Kantor Pelayanan Fiskal ( KPP ) sebagai berikut :


a.



PPh Pasal 25 selambat-lambatnya copot 20 rembulan berikutnya


b.



PPh Pasal 21 selambat-lambatnya tanggal 20 bulan berikutnya


c.



PPh Pasal 22 :


·



Direktorat Jenderal Bea dan Cukai selambat-lambatnya 7 hari setelah tenggang waktu penyetoran berakhir


·



Direktorat Jenderal Anggaran, Kasa Pemerintah, BUMN / BUMD selambat-lambatnya 14 hari setelah hari pajak berparak.


·



Badan Manuver yang bergerak di satah industry semen, rokok, daluang, cendawan dan otomotif nan ditunjuk makanya Pemimpin KPP atas penjualan hasil produksinya di dalam negeri, selambat-lambatnya 20 hari sehabis hari pajak berparak.


·



Pertamina dan Jasmani Kampanye selain Pertamina yang bersirkulasi di bidang korban bakar minyak jenis premix dan gas, dan atas penyerahan gula pasir dan tepung terigu oleh Bulog, selambat-lambatnya sungkap 20 bulan berikutnya


Catatan :





Apabila batas waktu pelaporan jatuh pada periode libur, maka pelaporan dilakukan pada hari kerja berikutnya, keterlambatan melapor, walaupun sehari akan dikenakan sanksi riil denda administrasi sebesar
Rp. 100,000.00 ( seratus ribu rupiah )



      3.


SPT TAHUNAN PPh ( BADN / Ozon
A
RANG PRIBADI )

Setelah Tahun Fiskal berakhir, anda harus mengambil sendiri Formulir SPT Tahunan ke Kantor Peladenan Pajak maupun Maktab Pelayanan Pengintaian dan Temu ramah Perpajakan ( KP2KP ) setempat, SPT Tahunan harus diisi dengan moralistis, lengkap, jelas dan pasca- ditandatangani disampaikan kembalike KPP paling lambat :


a.



SPT Tahunan PPh Terbiasa Pajak Orang Pribadi paling lama 3 ( tiga ) bulan setelah akhir tahun pajak


b.



SPT Tahunan PPh Wajib Fiskal Jasad minimal lama 4 ( empat ) bulan setelah intiha tahun pajak

Keterlambatan melapor, walaupun sehari akan dikenakan sanksi berupa denda administrasi sebesar Rp. 100,000.00 ( seratus ribu rupiah ) buat SPT Tahunan PPh Wajib Pajak Orang Pribadi dan Rp. 1,000,000.00 ( suatu juta peso ) lakukan SPT Tahunan Teradat Pajak Badan.

Apabila masih terdapat kekurangan dalam menggaji fiskal, setelah enumerasi pajak penghasilan dalam musim tersebut, maka kekurangan harus dilunasi sebelum batas waktu penyampaian SPT Tahunan, keterlambatan menggaji akan dikenakan rente sebesar 2 %
sebulan. Bagian bulan meskipun hanya 1 waktu dihitung satu bulan munjung.


4. PELUNASAN HUTANG Pajak YANG TERCANTUM Internal SURAT KETETAPAN PAJAK DAN SURAT KEPUTUSAN LAINNYA.

Hutang pajak yang terdaftar privat :


a.



Salinan Tagihan Fiskal ( STP )


b.



Surat Ketetapan Pajak Terbatas Bayar ( SKPKB )


c.



Salinan Ketetapan Pajak Kurang Bayar Tambahan ( SKPKBT )


d.



Sertifikat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan, dan Tindasan Keputusan Banding yang menyebabkan total pajak nan harus dibayar bertambah, harus dilunasi dalam jangka tahun satu rembulan sejak terlepas diterbitkan.


B.



Bahara SEHUBUNGAN DENGAN Pajak PERTAMBAHAN Angka

( PPN )   DAN Fiskal PENJUALAN ATAS BARANG MEWAH ( PPn BM )


1.



Pembayaran DAN Pemasukan


·



PPN / PPn BM nan dihitung sendiri harus disetorkan paling kecil lambat sungkap 15   rembulan berikutnya selepas masa fiskal.


·



PPN / PPn BM yang termuat dalam SKPKB, SKPKBT dan STP harus dibayar / disetor sesuai sempadan masa yang termasuk dalam SKPKB, SKPKBT dan STP tersebut.


·



Para Pemungut PPN / PPn BM


ü



Kasa Pemerintah, disetor paling lambat tanggal 7 ( sapta ) bulan berikutnya


ü



Dirjen. Bea dan Cukai, disetor minimal lambat 1 ( satu ) tahun setelah pemungutan


·



Atas penjualan hasil produksi makanya Pertamina dan Badan Propaganda selain Pertamina nan bergerak di bidang bulan-bulanan bakar minyak jenis premix dan tabun, dan atas penyerahan sakarosa ramal dan tepung terigu maka dari itu Jasad Urusan Logistik ( Bulog ), disetor makanya penyalur dan / atau agen sebelum Surat Perintah Pengeluaran Barang ( Delivery Order ) ditebus, keterlambatan membayar akan dikenakan anak uang sebesar 2 %
sebulan. Bagian bulan lamun hanya 1 musim dihitung suatu wulan penuh.

Apabila anda sebagai Pengusaha Kena Pajak ( PKP ) melakukan pembayaran Barang Kena Pajak ( BKP ) alias Jasa Kena Pajak ( JKP ), anda harus membuat Faktur Pajak menurut ketentuan yang main-main.


3.



PELAPORAN PAJAK YANG TELAH DISETOR






·



PKP selambat-lambatnya 20 ( dua puluh ) hari sehabis masa fiskal berakhir


·



Dirjen. Bea dan Cukai selambat-lambatnya 7 ( tujuh ) hari setelah masa fiskal    berakhir


·



Bendaharawan Pemerintah selambat-lambatnya 14 ( empat belas ) waktu setelah masa pajak berakhir


·



Pemungut selain kasa pemerintah selambat-lambatnya 20 ( dua desimal ) hari setelah masa fiskal bererak.


·



Bulog selambat-lambatnya 20 ( dua puluh ) masa setelah masa pajak berakhir


·



Apabila batas waktu pelaporan ambruk pada perian libur, maka pelaporan dilakukan plong hari kerja berikutnya, keterlambatan melapor walaupun 1 ( satu ) hari akan dikenakan sanksi administrasi berupa denda administrasi sebesar Rp. 500,000.00 ( lima ratus mili rupiah )


C.



PEMBUKUAN / Pembukuan

Orang Pribadi atau Badan nan melakukan kegiatan operasi maupun pekerjaan adil di Indonesia, harus mengadakan Pembukuan atau Inventarisasi menurut takdir yang bertindak.


PPh Pasal 25 Orang Pribadi

5 %
x

0.00

s/d


50,000,000.00

15 %
x

50,000,000.00

s/d

250,000,000.00

25 %
x
250,000,000.00

s/d

500,000,000.00

30 %
x
500,000,000.00



s/d
lain cacat


PPh Pasal 25 Badan

28 %


x
Laba Perusahaan


PPh Pasal 21

5 %
x
( Penghasilan sebulan – Penghasilan Tidak Kena Pajak )

Besarnya Penghasilan Tidak Kena Fiskal
:

Cak bagi diri Teradat Pajak basyar pribadi


Rp.
24,300,000 / periode

Tambahan untuk WP yang koneksi


Rp.

2,025,000 / musim



lampiran bikin sendiri isteri yang –



penghasilannya digabung dengan suami
Rp.
24,300,000 / tahun

Komplemen untuk setiap anggota keluarga –



sedarah dan semenda dalam garis lurus –



serta anak angkat, yang menjadi tanggungan



sepenuhnya, paling kecil banyak 3 orang
Rp.
2,025,000 / waktu

Khusus bagi wanita, PTKP yang diperbolehkan adalah dirinya koteng merupakan sebesar Rp. 24,300,000 / tahun kecuali bisa menunjukkan surat pengetahuan dari kelurahan dan diketahui maka dari itu kecamatan yang menyucikan bahwa suami tidak bekerja.


PPh Pasal 23

2 %
x
Penghasilan Netto / Sagu hati Jasa


PPh Pasal 4 ayat (2)

10 %
x
Penyerahan kontrak persil dan atau bangunan

4 %
x
Jasa Perencanaan / Sensor Konstruksi

2 %
x
Jasa Pelaksanaan Bangunan



Tax Pro :
Jobapri.blogspot.com



Maret 2022





Sendirisendiri-57/PJ/2009 TANGGAL 12 OKTOBER 2009

Pemotongan PPh Pasal 21 kerjakan
Anak adam PRIBADI
Dalam Kewedanan
BUKAN PEGAWAI, atas royalti nan bersifat
Berkesinambungan.

Besarnya Penghasilan Kena Pajak ialah 50 % dari jumlah penghasilan Bruto
DIKURANGI
dengan PTKP saban bulan.

Penghasilan Kena Pajak   :  50 %  x  Jumlah Penghasilan Bruto                   :             X

Penghasilan Tidak Kena Fiskal ( PTKP ):             Y

PPh Pasal 21  :   5 %  x   Z                                                                         :             A

PPh Pasal 21 dihitung dengan menerapkan tarif Pasal 17 ayat (1) aksara (a) Undang Undang Fiskal Penghasilan No. 36 Tahun 2008 atas kuantitas kumulatif Penghasilan Kena Pajak adalah 50 % dari besaran Penghasilan Bruto privat tahun penanggalan yang bersangkutan.

Penghasilan Kena Pajak   :  50 % x Besaran Penghasilan Bruto                    :             Z

PPh Pasal 21   :   5 %   x  120 %  x    Z                                                    :             A

Pemendekan PPh Pasal 21 bagi
Hamba allah PRIBADI
N domestik Negeri
BUKAN PEGAWAI, atas sagu hati yang
TIDAK BERSIFAT BERKESINAMBUNGAN

PPh Pasal 21 dihitung dengan menerapkan tarif Pasal 17 ayat (1) lambang bunyi (a) Undang Undang Pajak Penghasilan No. 36 Tahun 2008 atas 50 % dari Besaran Penghasilan Bruto

Penghasilan Kena Pajak   :   50 %  x   Jumlah Penghasilan Bruto                       :            Z

PPh Pasal 21   :   5 %   x   Z                                                                            :            A

Penghasilan Kena Pajak   :  50 %  x  Jumlah Penghasilan Bruto                        :           Z

PPh Pasal 21  :  5 %  x  120 %   x   Z                                                             :           A

Source: https://jobapri.blogspot.com/2013/03/cara-mudah-belajar-pajak.html