Belajar Cepat Pajak Pph 21 22 23 24 25 26


PPh pasal 21, 22, 23, 24, 25, dan 26


PPh pasal 21

PPh pasal 21 adalah pasal yang mengatur pajak yang dikenakan terhadap penghasilan yang diterima dari karier / makruf dalam hubungan kerja maupun dari pencahanan bebas makanya WP perorangan kerumahtanggaan negeri.

Subjek pajak PPh pasal 21 yaitu :

1.

Karyawan

2.

Akseptor purnakarya

3.

Penerima royalti

4.

Penerima upah

5.

Bani adam pribadi lainnya yang menyepakati / memperoleh penghasilan sehubungan dengan pencahanan, jasa, dan kegiatan dari pemotong fiskal.

Pengecualian subjek pajak :

1.

Kepala perwakilan diplomatik beserta staf

2.

Pembesar badal organisasi internasional beserta staf.

Pengecualian objek pajak PPh pasal 21 :

1.

Pemasukan asuransi dari perusahaan asuransi kesehatan, kemalangan, kehidupan, dwiguna, dana siswa

2.

Penerimaan dalam rajah natura dan maupun keenikmatan dalam bentuk apapun yang diberikan oleh WP atau pemerintah

3.

Iuran pensiun yang dibayarkan kepada dana pensiun yang mandu mutakadim disyahkan maka itu menkeu atau urunan THT kepada tubuh penyelenggra jamsostek nan dibayar oleh pemberi kerja

4.

Zakat nan diterima maka dari itu bani adam pribadi yang berkuasa berpokok fisik atau lembaga amil zakat yang dibentuk atau disahkan maka itu pemerintah.


PPh pasal 22

PPh pasal 22 membahas tentang penghasilan yang berasal berbunga penjualan pada instansi pemerintah, impor, dan pabrik tertentu (industri rokok, industri plano, pabrik otomotif, industri benih, pabrik baja, Pertamina Bulog untuk abuk terigu dan sakarosa pasir).

Tarif PPh pasal 22 atas penjualan instansi pemerintah :

PPh pasal 22 kasa = 1,5% x skor penjualan

Tarif PPh pasal 22 atas impor :

1.

Bila importir punya API (Skor Pengenal Impor)

PPh pasal 22 impor = 2,5% x nilai impor

2.

Bila importir tidak mempunyai Api

PPh pasal 22 impor = 7,5% x nilai impor


PPh pasal 23

PPh pasal 23 membahas tentang penghasilan yang diperoleh berpokok pemanfaatan harta atau modal (deviden, bunga, royalti, hadiah penghargaan, sewa, dan jasa).

1.

Deviden, royalti, bunga, kasih penghargaan

PPh pasal 23 = 15% x penghasilan bruto

2.

Carter dan jasa

PPh pasal 23 = 2% x penghasilan bruto


PPh pasal 24

PPh pasal 24 membahas adapun penghasilan yang berasal dari asing negeri. Lega prinsinya dalam PPh pasal 24 merupakan mencari besarnya pajak yang bisa dikreditkan dengan kronologi membandingkan antara pajak nan dipungut di luar kawasan dengan batas maksimum kredit pajak dipilih yang terkecil.

Batas maksimum kredit pajak = penghasilan dari luar negeri/ PKP x PPh terutang


PPh pasal 25

PPh pasal 25 membicarakan tentang angsuran fiskal yang menggunakan stelsel anggapan.

Ansuran pajak/ bulan = PPh terutang – kredit pajak /12



PPh pasal 26

Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 26 adalah PPh yang dikenakan/ dipotong
atas penghasilan yang bersumberdari Indonesia yang dikabulkan /diperoleh

Terlazim Pajak(WP) luar negeri selain susuk usaha ki ajek (BUT) diIndonesia.

Tarif dan Mangsa PPh Pasal 26


               1.   20% (final) dari jumlah penghasilan bruto yangditerima / diperoleh
                     Wajib Fiskal  Asing Negeri berupa :

                     a. dividen;
                     b. rente, premium, diskonto, premi swap,dan imbalan sehubungan     dengan tempah pengembalian hutang;
                     c. royalti, sewa,& penghasilan lain sehubungan dgn penggunaan harta;
                     d. imbalan sehubungan dengan jasa, pegangan, dan kegiatan;
                     e. anugerah dan penghormatan
                     f. pensiun dan penyetoran berkala lainnya.

               2.  20% (final) dari kalkulasi penghasilan neto berupa :

                    a. penghasilan dari penjualan harta di Indonesia;
                    b. premi asuransi, premi reasuransi yang dibayarkan langsung /

                        melalui pialang kepada   perusahaan asuransi di luar negeri.
               3. 20% (final) mulai sejak Penghasilan Kena Pajak selepas dikurangi pajak dari

                   satu BUT di Indonesia, kecuali penghasilan tersebut ditanamkan pula di Indonesia.

              4.  Tarif berdasarkan Perjanjian Penghindaran Pajak Berganda (P3B) antara  Indonesia dengan negara pihak pada persetujuan.

Source: https://ninaekawijayani.blogspot.com/2012/10/belajar-pajak-pph-pasal-21-22-23-24-25.html